INSPIRASI PA SDK UNTUK SULBAR YANG LEBIH BAIK ( Bagian 2 )

Foto  Simulasi and sosialisasi,  PENDAPAT ANDA  ? Kreasi WWS

Tulisan  Bapak DR. H. SUHARDI DUKA, MM ( PA SDK ) yang Beliau Buat disela-sela kegiatannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mamuju dan Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Sulawesi Barat di awal tahunj 2014 yang Beliau Share ( bagikan )  melalu berbagai media ,  baik cetak maupun media sosial , Beliau tujukan terkhusus kepada  seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju ,  Masyarakat Provinsi Sulbar dan Mayarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan maksud tulus Beliau ingin berbagi rasa dan asa dengan masyarakat  itulah Warta Warga Sulbar melalui Blog WARTA WARGATA atas arahan Beliau ( Pa SDK )  kami dengan suka cita akan merilis karya tulis Beliau ini yang dimuatr di Harian " RAKYAT SULBAR " secara bersambung dimana pada bagian KEDUA berbicara tentang APBD dengan judul " KEMBALIKAN APBD KE EKSEKUTIF" ` Isinya seperti ini :

Paradigma baru tentang tata kelola pemerintahan mesti benar-benar diterapkan  secara konsisten . Kekecewaan public yang terjadi selama ini hanyalah segelintir efek yang dirasakan benturannya.
Dengan menganut asas transparan dan akuntabel dalam konsep good governance , menjadi pagar paling sahih untuk menegakkan aturan main , Sehingga kekuatiran akan potensi kebocoran anggaran terhondarkan.

Ini semacam kode keras yang ditegakkan dibawa aturan yang menisbikan kepentingan terlebih dari dua pihak antarapengambil dan penerima manfaat kebijakan .
Persoalannya dapatkah konsep ini berjalan normal ketika sistem perencanaan tidak berjalan baik ?
Dalam tangkapan sementara postur APBD Sulbar dari waktu ke waktu tanpa semakin mengebiri mekanisme ' singkatnya APBD Sulbar semakin menjauh dari RPKMD.

Tengoklah ketidak berdayaan leading sektor sekelas BAPPEDA pun dengan sejumlah SKPD yang makin sulit ditemukan Innovasinya . L:alu  ada Musrembang dan Forum SKPD yang berujung ambigu , tak ada hasil yang diperoleh dari semua itu. Karut marut pengelolaan anggaran tentu tak lepas dari komitmen dan keberanian seorang Top Leader untuk menjalankan sistem dengan baik.

Komitmen dan keberanian itu sedikitnya terwujud dalam bentuk ketegasan bahwa anggaran APBD harus dikembalikan menjadi kewenangan pihak eksekutif , bukan legeslatif. Intervensi anggota legeslatif dengan alasan aspirasi yang sedemikian mencengkram itu mengakibatkan SKPD tak berdaya hanya menjkadi pelaksana program by order dari anggota Dewan namun minus planning . Apa hasilnya ? SKPD hanya mengerjakan program-program atas kehendak anggota Dewan Saja .

Point penting dari catatan ini adalah perlunya mendudukkan kembali fungsi eksekutif dan legeslatif pada tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.
Kedepan Partai Demokrat meniscayakan diri untukikut andil mengubah sistem yang berjalan saat ini . Dan itu tegas APBD harus menjadi kewenangan eksekutif ***