SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DAN BADAN ( AKD ) DPRD PROVINSI SULBAR 2014 - 2019

KOMISI SATU ( 1 )

1. Ketua : Syamsul Samad ( Fraksi Partai Demokrat ),
2. Wakil Ketua : Hj. Marini Ariakati ( Fraksi Golkar ),
3. Sekretaris : Sukri Umar ( Fraksi Demokrat ),
4. Marigun Rasyid ( Anggota ) Fraksi Golkar,
5. Jumiati A. Mahmud ( Anggota ) Fraksi Gerindra,
6. Arman Salimin ( Anggota ) Fraksi PAN,
7. H. Itol Syaiful Tonra ( Anggota ) Fraksi PDI-P,
8. H. Risbar Barlian Bachri ( Anggota ) Fraksi Indonesia Hebat ( Nasdem ),
9. Muh. Rizal Saal ( Anggota ) Fraksi Indonesia Hebat ( Hanura )
10. Yuki Permana ( Anggota ) Fraksi Keummatan ( PKS )

KOMISI DUA ( 2 )

1. Ketua : Ajbar Abdul Kadir ( Fraksi PAN )
2. Wakil Ketua : Muhammad Taufan  KIH ( PKPI )
3. Sekretaris : 
4. H. Abidin ( Anggota ) Fraksi Demokrat,
5. Drs.H. Sukardi M. Noer ( Anggota ) Fraksi Demokrat.
6. Hatuti Indriani ( Anggota ) Fraksi Golkar,
7. Muhammad Yamin Saleh ( Anggota ) Fraksi Golkar,
8. Sudirman Darius ( Anggota ) Fraksi Gerindra,
9. Rayu ( Anggota ) Fraksi PDI - P ,
10. Mahyaddin Mahdi ( Anggota ) Fraksi Keummatan ( PPP )
11. Abdullatief Abbas ( Anggota ) Fraksi Keummatan ( PKS ),

KOMISI TIGA ( 3 )

1. Ketua : H. Firman Argo Waskito  (  Fraksi Demokrat, )
2. Wakil Ketua : Andi Usman ( Fraksi Gerindra )
3. Sekertaris : Zadrak To Tuan ( Fraksi Keummatan ) PPP
4. Yahuda ( Fraksi Demokrat ),
5. Hj. Fatmawati ( Fraksi Demokrat ),
6. Hamzah Sunuba ( Fraksi Golkar ),
7. H. Damris ( Fraksi Golkar ),
8. Haris Halim Sinring ( Fraksi Gerindra ),
9. Muchtar Belo ( Fraksi PAN ),
10. H. Almalik Pababari ( Fraksi Indonesia Hebat ) Hanura,
11. Ahmad Istiqlal Ismail ( Fraksi PDI-P ),

KOMISI EMPAT ( 4 )

1. Ketua : Abd. Rahim ( KIH ) Nasdem,
2. Wakil Ketua : Abd. Halim ( Fraksi PDI-P ),
3. Sekertaris : Wahyuddin ( Fraksi Keummatan ) PKB,
4. Andi Mappangara ( Anggota ) Fraksi Demokrat,
5. Hj. Syahriah ( Anggota ) Fraksi Demokrat,
6. Sudirman ( Anggota ) Fraksi Golkar,
7. Hj. Nurul Fuada ( Anggota ) Fraksi Golkar,
8. Tommy ( Anggota ) Fraksi Gerindra,
9. Hj. Salma Andi Ara Arief ( Anggota ) Fraksi PAN.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. Ketua : Abd. Latief Abbas ( Fraksi Keummatan ) PKS,
2. Wakil Ketua : H. Risbar Berlian Bachri ( KIH ) Nadem,
3. Sekretaris : H. Muzakkir Kulasse ( Ex Officio sekretris DPRD ),
4. Anggota : Hj. Fatmawati  ( Fraksi Demokrat ),
5. Anggota : Hj. Marini Ariakati ( Fraksi Golkar ),
6. Anggota : H. Andi Usman ( Fraksi Derindra ),
7. Anggota : Ajbar Abd Kadir ( Fraksi  PAN ),
8. Anggota : Ahmad Istiqlal Ismail ( Fraksi PDI - P ) 

BADAN KEHORMATAN,

1. Ketua : H. Itol Syaiful Tonra ( Fraksi PDI - P ),
2. Wakil Ketua : Muh. Rizal Saal ( Fraksi KIH, Hanura )
3. Sekretaris : H. Muzakkir Kulasse ( Ex Officio sekretris DPRD ),
4. Anggota : H. Firman Argo Waskito ( Fraksi Demokrat ),
5. Anggota : Hj. Nurul Fuada ( Fraksi Golkar ),
6. Anggota : Haris Halim Sinring ( Fraksi Gerindra ),
7. Anggota : Hj. Salma Andi Ara Arif ( Fraksi PAN ),
8. Anggota : Zadrak To Tuan ( Fraksi Keummatan, PPP ).

BADAN ANGGARAN

1. Ketua : H. Aras Tammauni ( Fraksi Demokrat ) Ex Officio Ketua DPRD,
2. Syamsul Samad ( Fraksi Demokrat )
3. H. Abidin ( Fraksi Demokrat ),
4. Sukri Umar ( Fraksi Demokrat ),
5. Yahuda ( Fraksi Demokrat ),
6. Marigun Rasyid ( Fraksi Golkar ),
7. Hastuti Indriani ( Fraksi Golkar ),
8. Hamzah Sunuba ( Fraksi Golkar ),
9. Muhammad Yamin Saleh ( Fraksi Golkar ),
10. Jumiati Machmud ( Fraksi Gerindra ),
11. Sudirman Darius ( Fraksi Gerindra ),
12. Arman Salimin ( Fraksi PAN ),
13. Rayu ( Fraksi PDI-P ),
14. H. Almalik Pababari ( Fraksi Indonesia Hebat ) Hanura,
15. H.Muhammad Taufan ( Fraksi Indonesia Hebat ) PKPI,
16. Yuki Permana ( Fraksi Keummatan ) PKS.
17. Mahyaddin Mahdi ( Fraksi Keummatan ) PPP.

Baca juga artikel penting terkait anggaran Sulbar  " Sulbar Mulai Proyek 21 Triliyun "

BADAN MUSYAWARAH

1. Ketua : H. Aras Tammauni ( Fraksi Demokrat ) Ex Officio Ketua DPRD,
2. Wakil Ketua : H. Hamzah Hapati Hasan ( Fraksi Golkar ) Ex Officio Wakil Ketua DPRD,
3. Wakil Ketua : Munandar Wijaya ( Fraksi Gerindra ) Ex Officio Wakil Ketua DPRD,
4. Wakil Ketua : H. Harun ( Fraksi PAN ) Ex Officio Wakil Ketua DPRD,
5. Sekretaris : H. Muzakkir Kulasse ( Ex Officio sekretris DPRD ),
6. Anggota : Andi Mappangara ( Fraksi DFemokrat ),
7. Anggota : Hj. Syahriah ( Fraksi Demokrat ),
8. Anggota : H. Sukardi M. Noer ( Fraksi Demokrat ),
9. Anggota : Sudirman ( Fraksi Golkar ),
10. Anggota : H. Damris ( Fraksi Golkar ),
11. Anggota  : Tommy ( Gerindra ),
12. Anggota : H. Muctar Belo ( Fraksi PAN ),
13. Anggota : Abd. Halim ( PDI-P ),
14. Anggota : Abd. Rahim ( Fraksi Indonesia Hebat ) Nasdem,
15. Anggota : Muhammad Tasrif ( Indonesia Hebat ) Hanura,
16. Anggota : Wahyuddin ( Fraksi Keummatan ) PKB.

Dari berbagai sumber ***

SEKIAN TERIMA KASIH***

INSPIRASI PA SDK UNTUK SULBAR YANG LEBIH BAIK ( Bagian 4 )

 Pa SDK di Univ. Dalhousie Canada

Tulisan  Bapak DR. H. SUHARDI DUKA, MM ( PA SDK ) yang Beliau Buat disela-sela kegiatannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mamuju dan Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Sulawesi Barat di awal tahunj 2014 yang Beliau Share ( bagikan )  melalu berbagai media ,  baik cetak maupun media sosial , Beliau tujukan terkhusus kepada  seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju ,  Masyarakat Provinsi Sulbar dan Mayarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan maksud tulus Beliau ingin berbagi rasa dan asa dengan masyarakat  itulah Warta Warga Sulbar melalui Blog WARTA WARGATA atas arahan Beliau ( Pa SDK )  kami dengan suka cita akan merilis karya tulis Beliau ini yang dimuatr di Harian " RAKYAT SULBAR " secara bersambung dimana pada bagian KEEMPAT berbicara tentang  KESEHATAN dengan judul " BERI MANFAAT  DENGAN KEBIJAKAN KESEHATAN  " ` Isinya seperti ini :

Kesehatan dalam Konteks Pembangunan menempati ruang vital . Dalam banyak Forum diskusi disebutkan bahwa Kesehatan memang bukan segalanya , namun tanpa jaminan Kesehatan , segalanya tak punya arti apa-apa.

Kekayaan melimpah , jabatn yang beerderet tak punya makna apa-apa disaat kita tak punya daya kiendali terhadap berbagai gangguan ancaman kesehatan.

Dalam skala Nasional , sektor kesehatan telah mendapatkan suntikan yang cukup signifikan . Sebanyak 37 % atau senilai Rp. 67,5 triliyun anggaran APBN sengaja digelontorkan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia .

Lalu seperti apa dengan formulasi kebijakan di levbel provinsi Sulawesi Barat / Ini yang menarik untuk dibincangkan bersama.

Pertama, sebagai sebuah Provinsi baru intervensi kibijakan dibidang kesehatan memerlukan kecermatan . Sistim perencanaan Pembangunan dibidang kesehatanmesti ditata lebih sistimatis . Pembangunan Rumah Sakit Regional misalnya seharusnya telah mampu memberikan layanan yang bermutu kepada seluruh lapisan masyarakat . Tanpa pembedaan layanan yang sedemikian menyolok bagi warga.

Point ini urgen dikemukakan sebab sejauh ini keberadaan Rumah Sakit Regional juga sedang dalam bayang-bayang ketidak jelasan akibat adanya rencana Pembangunan Rumah Sakit Internasional . Pertanyaannya sudahkah ini dipertimbangkan dengan matang? Tidakkah lebih penting kiranya RS. Regional itu dimasimalkan keberadaannya darpada sekedar mengejar labelisasi berjuluk RS Internasional itu ?

Kedua, untuk menunjang hal itu, imfrastruktur kesehatan jauh lebih mendesak diperhatikan agar rentang kendali pelayanan tak menumpuk pada satu titik Rumah Sakit saja. Inilah yang sebetulnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama kedepan . Mulai dari pengelolaan Pustu, Poskesdes, PKM, RSUD, hingga RS Regional, seluruh titik ini jauh lebih penting diperhatikan keberadaannya dengan segala kelengkapan, Fasilitas kesehatan serta tenaga medis. .

Singkatnya arah kebijakan kesehatan saatnya punya nilai dan manfaat sebesar-besarnya bagi Rakyat Sulbar, Percaya ini tugas mulia bagi para pemimpin***

INSPIRASI PA SDK UNTUK SULBAR YANG LEBIH BAIK ( Bagian 3 )

SDK Untuk Sulawesi Barat ( Foto PD )

Tulisan  Bapak DR. H. SUHARDI DUKA, MM ( PA SDK ) yang Beliau Buat disela-sela kegiatannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mamuju dan Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Sulawesi Barat di awal tahunj 2014 yang Beliau Share ( bagikan )  melalu berbagai media ,  baik cetak maupun media sosial , Beliau tujukan terkhusus kepada  seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju ,  Masyarakat Provinsi Sulbar dan Mayarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan maksud tulus Beliau ingin berbagi rasa dan asa dengan masyarakat  itulah Warta Warga Sulbar melalui Blog WARTA WARGATA atas arahan Beliau ( Pa SDK )  kami dengan suka cita akan merilis karya tulis Beliau ini yang dimuatr di Harian " RAKYAT SULBAR " secara bersambung dimana pada bagian KETIGA berbicara tentang  REKRUTMEN  dengan judul " REKRUTMEN PEJABAT    " ` Isinya seperti ini :

Suatu daerah akan bergerak maju jika sistim birokrasinya berjalan sehat . Kepastian hukum dapat memberi jaminan akan tingkat sekuritas investasi bagi kalangan swasta. Demikian hjalnya dengan pasokan sumber daya manusia ( SDM ) juga sangat menunjang hadirnya pelayanan publik yang lebih bai9k.

Sebaiknya jika kepastian hukum terasa dipermainkan , ditambah lagi dengan sumber daya manusia yang bercorak pandang mundur kebelakang , sangat membuka ruang terciptanya kompromi yang tak sehat antara kedua belah pihak , lahirlah stigma korup dan bertele-tele dimatapublik bagi institusio Pemerintah.

Munculnya konsep reformasi birokrasi sebetulnya untuk menjawab kegusaran tersebut. Reformasi Birokrasi merupakan konsep fundamental untuk melakukan penataan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan,termasuk didalamnya penataan sumber daya aparatur. Khusus dalam konteks rekrutmen SDM alur dari hulu hingga hilir penting untuk ditelisik lebih dalam .

Pertama dari sisi perencanaan SDM, perlu dilakukan analisis SDM yangdimiliki , sisi kelebihan serta kekurangan mesti ditakar dengan sebaik-baiknya . Disini alat ukurnya bukan hanya pada basis pendidikan yang digelutinya selama ini, namun juga diperlukan pertimbangan kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang mesti ditunaikan.

Kedua dalam tahapan rekrutmen sangat penting untuk memperhatikan rekam jejak seorang pejabat, apakah benar-benar dapat menjalankan tugas dengan baik selama ini .Penilaian ini sebaiknya dilakukan seobyektiof mungkin , agartak memunculkan tuduhan bahwa proses rekrutmen sarat dengan pertimbangan like and dislike.

Contoh paling sederhana adalah dengan membuka rekam jejak seseorang yang akan dipromosikan sebagai pejabat. Pernahkah terlibat dalam praktik yang tidak transparan dan akutanbel, itui rasional untuk dipertanyakan.

Dengan diskripsi ini, patut kiranya dalam setiap rekrutmen pejabat untuk melewati mekanisme yang sehat . Misalnya dengan memberlakukan uji kompetensi terhadap seluruh pejabat . Bahkan ketika diberi mandat sebagai seorang pejabat mesti didahului dengan penandatanganan fakta integritas , sebagai acuan untuk memberikan saksi ( punishment ) jika dikemudian hari terbukti lalai dengan tanggung jawabnya.

Pola seperti ini sebaiknya dilestarikan sedini mungkin , agar jabatan public tak dianggap sebagai arena memperkaya diri. Melainkian sebagai salahsatu pintu untuk mempertegas dimensi kemanfaatan seorang pejabat bagi rakyat, sebab pejabat yang baik itu ditandai dengan kehadirannya yang mampu memberi pelayanan prima bagi public . Sebaliknya pejabat buruk adalah mereka yang ada dan tridaknyasama saja . Tetap tak punya manfaat apa-apa. Mari saling merangkul , menata birokrasi di Sulbar yang bersih dan melayani **

INSPIRASI PA SDK UNTUK SULBAR YANG LEBIH BAIK ( Bagian 2 )

Foto  Simulasi and sosialisasi,  PENDAPAT ANDA  ? Kreasi WWS

Tulisan  Bapak DR. H. SUHARDI DUKA, MM ( PA SDK ) yang Beliau Buat disela-sela kegiatannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mamuju dan Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Sulawesi Barat di awal tahunj 2014 yang Beliau Share ( bagikan )  melalu berbagai media ,  baik cetak maupun media sosial , Beliau tujukan terkhusus kepada  seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju ,  Masyarakat Provinsi Sulbar dan Mayarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan maksud tulus Beliau ingin berbagi rasa dan asa dengan masyarakat  itulah Warta Warga Sulbar melalui Blog WARTA WARGATA atas arahan Beliau ( Pa SDK )  kami dengan suka cita akan merilis karya tulis Beliau ini yang dimuatr di Harian " RAKYAT SULBAR " secara bersambung dimana pada bagian KEDUA berbicara tentang APBD dengan judul " KEMBALIKAN APBD KE EKSEKUTIF" ` Isinya seperti ini :

Paradigma baru tentang tata kelola pemerintahan mesti benar-benar diterapkan  secara konsisten . Kekecewaan public yang terjadi selama ini hanyalah segelintir efek yang dirasakan benturannya.
Dengan menganut asas transparan dan akuntabel dalam konsep good governance , menjadi pagar paling sahih untuk menegakkan aturan main , Sehingga kekuatiran akan potensi kebocoran anggaran terhondarkan.

Ini semacam kode keras yang ditegakkan dibawa aturan yang menisbikan kepentingan terlebih dari dua pihak antarapengambil dan penerima manfaat kebijakan .
Persoalannya dapatkah konsep ini berjalan normal ketika sistem perencanaan tidak berjalan baik ?
Dalam tangkapan sementara postur APBD Sulbar dari waktu ke waktu tanpa semakin mengebiri mekanisme ' singkatnya APBD Sulbar semakin menjauh dari RPKMD.

Tengoklah ketidak berdayaan leading sektor sekelas BAPPEDA pun dengan sejumlah SKPD yang makin sulit ditemukan Innovasinya . L:alu  ada Musrembang dan Forum SKPD yang berujung ambigu , tak ada hasil yang diperoleh dari semua itu. Karut marut pengelolaan anggaran tentu tak lepas dari komitmen dan keberanian seorang Top Leader untuk menjalankan sistem dengan baik.

Komitmen dan keberanian itu sedikitnya terwujud dalam bentuk ketegasan bahwa anggaran APBD harus dikembalikan menjadi kewenangan pihak eksekutif , bukan legeslatif. Intervensi anggota legeslatif dengan alasan aspirasi yang sedemikian mencengkram itu mengakibatkan SKPD tak berdaya hanya menjkadi pelaksana program by order dari anggota Dewan namun minus planning . Apa hasilnya ? SKPD hanya mengerjakan program-program atas kehendak anggota Dewan Saja .

Point penting dari catatan ini adalah perlunya mendudukkan kembali fungsi eksekutif dan legeslatif pada tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.
Kedepan Partai Demokrat meniscayakan diri untukikut andil mengubah sistem yang berjalan saat ini . Dan itu tegas APBD harus menjadi kewenangan eksekutif ***

INSPIRASI PA SDK UNTUK SULBAR YANG LEBIH BAIK ( Bagian 1 )

Foto simulasi dan sosialisasi, pendapat anda ? Kreasi WWS

Tulisan tangan Bapak DR. H. SUHARDI DUKA, MM ( PA SDK ) yang Beliau Buat disela-sela kegiatannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mamuju dan Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Sulawesi Barat di awal tahunj 2014 yang Beliau Share ( bagikan )  melalu berbagai media ,  baik cetak maupun media sosial yang Beliau tujukan terkhusus kepada  seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju ,  Masyarakat Provinsi Sulbar dan Mayarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan maksud tulus Beliau ingin berbagi rasa dan asa dengan masyarakat  itulah Warta Warga Sulbar melalui Blog WARTA WARGATA atas arahan Beliau ( Pa SDK )  kami dengan suka cita akan merilis karya tulis Beliau ini secara bersambung dimana pada bagian pertama berbicara tentang bagaimana Cara " MEMBERANTAS KEMISKINAN DENGAN KEMANDIRIAN EKONOMI " ` Isinya seperti ini :

Siapapun tak akan pernah menghendaki jatuh miskin,juga tak akan mengnginkan  sejengkal kehidupannya tercelup dalam bejana kemiskinan.

Tapi sikap menjauh dari alam kemiskinan itu tak serta merta  selaras dengan kenyataan yang dihadapi .Boleh jadi kehidupan orang perorang justru kian akrab dengan kemiskinan. 
Dalam frame kemiskinan personal , hasil tangkapan teoritis menyebut sebagai bias fungsional , artinya , ini hanyalah siklus kehidupan belaka. namun ketika kemiskinan itu jamak dan merata , jelas tak menarik jika disebut sebagai siklus kehidupan belaka. Dengan demikian kemiskinan yang jamak seharusnya dibingkai sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi Pemerintah.

Jika dianalogikan  dalam dua peran protagonis Vs Antagonis , maka kemiskinan selamanya harus dikalahkan dalam p[erannya sebagai aktor antagonis. 
Bagi Partai Demokrat , problem kemiskinan yang mengejala sebagai problem sosial yang jamak , memiliki ambisi besar itu menerabas hingga keakar-akarnya.
Dalam timbangan Partai Demokrat kebijakan penguatan ekonomi akan menitik beratkan pada fokus penguatan sektor pangan , perkebunan, UKM, dan mikro ekonomi., sektor ini menarik untuk di sorot sebagai objek yang memiliki prosfektus bagi Rakyat Sulbar . Selain karena telah menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional, sektor pangan dan perkebunan juga memiliki sisi kedekatan dengan iklim Sulawesi Barat . Sehingga kita percaya sepenuhnya bahwa sektor ini mampu menghambat daya rambat kemiskinan agar tak menjalar sebagai penyakit Sosial bersama.

Kendati demikian , kebijakan ini mesti dikemas dalam bungkusan berjangka panjang , Artinya pengembangan sumberdaya ekonomi mesti ditata agar berjalan dalam lintasan daya jual . Tak melulu sebatas kebutuhan rumah tangga .
Disini kebijakan Pemerintah harus berjalan simetris antara penguatan SDM , pengadaan bibit murah, serta pembukaan akses jalan agar petani makin mudah menjual hasil taninya.

Walau demikian , perjuangan mendorong kebijakan ini jelas  tak akan dapat terwujud bila tak dibarengi dengan sokongan banyak pihak . Mari kita bangun komitmen ini untuik kepentingan Bersama > DEMOKRAT JAYA , SDK Bisa !** ( sumber Harian Rakyat Sulbar )***

Bersambung..............