INSPIRASI PA SDK UNTUK SULBAR YANG LEBIH BAIK ( Bagian 3 )

SDK Untuk Sulawesi Barat ( Foto PD )

Tulisan  Bapak DR. H. SUHARDI DUKA, MM ( PA SDK ) yang Beliau Buat disela-sela kegiatannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mamuju dan Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Sulawesi Barat di awal tahunj 2014 yang Beliau Share ( bagikan )  melalu berbagai media ,  baik cetak maupun media sosial , Beliau tujukan terkhusus kepada  seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju ,  Masyarakat Provinsi Sulbar dan Mayarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan maksud tulus Beliau ingin berbagi rasa dan asa dengan masyarakat  itulah Warta Warga Sulbar melalui Blog WARTA WARGATA atas arahan Beliau ( Pa SDK )  kami dengan suka cita akan merilis karya tulis Beliau ini yang dimuatr di Harian " RAKYAT SULBAR " secara bersambung dimana pada bagian KETIGA berbicara tentang  REKRUTMEN  dengan judul " REKRUTMEN PEJABAT    " ` Isinya seperti ini :

Suatu daerah akan bergerak maju jika sistim birokrasinya berjalan sehat . Kepastian hukum dapat memberi jaminan akan tingkat sekuritas investasi bagi kalangan swasta. Demikian hjalnya dengan pasokan sumber daya manusia ( SDM ) juga sangat menunjang hadirnya pelayanan publik yang lebih bai9k.

Sebaiknya jika kepastian hukum terasa dipermainkan , ditambah lagi dengan sumber daya manusia yang bercorak pandang mundur kebelakang , sangat membuka ruang terciptanya kompromi yang tak sehat antara kedua belah pihak , lahirlah stigma korup dan bertele-tele dimatapublik bagi institusio Pemerintah.

Munculnya konsep reformasi birokrasi sebetulnya untuk menjawab kegusaran tersebut. Reformasi Birokrasi merupakan konsep fundamental untuk melakukan penataan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan,termasuk didalamnya penataan sumber daya aparatur. Khusus dalam konteks rekrutmen SDM alur dari hulu hingga hilir penting untuk ditelisik lebih dalam .

Pertama dari sisi perencanaan SDM, perlu dilakukan analisis SDM yangdimiliki , sisi kelebihan serta kekurangan mesti ditakar dengan sebaik-baiknya . Disini alat ukurnya bukan hanya pada basis pendidikan yang digelutinya selama ini, namun juga diperlukan pertimbangan kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang mesti ditunaikan.

Kedua dalam tahapan rekrutmen sangat penting untuk memperhatikan rekam jejak seorang pejabat, apakah benar-benar dapat menjalankan tugas dengan baik selama ini .Penilaian ini sebaiknya dilakukan seobyektiof mungkin , agartak memunculkan tuduhan bahwa proses rekrutmen sarat dengan pertimbangan like and dislike.

Contoh paling sederhana adalah dengan membuka rekam jejak seseorang yang akan dipromosikan sebagai pejabat. Pernahkah terlibat dalam praktik yang tidak transparan dan akutanbel, itui rasional untuk dipertanyakan.

Dengan diskripsi ini, patut kiranya dalam setiap rekrutmen pejabat untuk melewati mekanisme yang sehat . Misalnya dengan memberlakukan uji kompetensi terhadap seluruh pejabat . Bahkan ketika diberi mandat sebagai seorang pejabat mesti didahului dengan penandatanganan fakta integritas , sebagai acuan untuk memberikan saksi ( punishment ) jika dikemudian hari terbukti lalai dengan tanggung jawabnya.

Pola seperti ini sebaiknya dilestarikan sedini mungkin , agar jabatan public tak dianggap sebagai arena memperkaya diri. Melainkian sebagai salahsatu pintu untuk mempertegas dimensi kemanfaatan seorang pejabat bagi rakyat, sebab pejabat yang baik itu ditandai dengan kehadirannya yang mampu memberi pelayanan prima bagi public . Sebaliknya pejabat buruk adalah mereka yang ada dan tridaknyasama saja . Tetap tak punya manfaat apa-apa. Mari saling merangkul , menata birokrasi di Sulbar yang bersih dan melayani **